Hadapi IKN, Ratualghani : Pemimpin Kaltim Tidak Harus Putra Daerah, Tapi Cerdas

HARIANPPU.ID, BALIKPAPAN- Untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), Kaltim harus mempunyai pemimpin yang sanggup membekali para pemuda dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM), memberikan pemahaman dan motivasi untuk menghadapi masa depan.

Salah satu Influencer Kaltim Dwi Muya Syaroh atau biasa disapa Ratualghani yang juga pengusaha asal Kota Balikpapan ini mengatakan bahwa seorang bakal pemimpin baik bakal calon Gubernur, Walikota maupun Bupati di Kaltim itu harus memberikan ruang bagi pemuda agar bisa menghadapi tantangan ke depan.

Read More

Pasalnya, kehadiran IKN di Kaltim diharapkan dapat membuat pemikiran pemuda yang hadir dalam kegiatan ini bisa lebih terbuka.

Sehingga kata dia, melalui pemimpin yang ada di Kaltim mereka bisa memanfaatkan banyak peluang untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerah.

“Menyosong IKN juga harus ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat. Mulai dari pengusaha lokal Kaltim dari bidang UKM/UMKM karena bagaimana pun dasarnya lokomotif perekonomian itu dari sektor UKM/UMKM . para pemimp[in Kaltim nanti juga harus memperhatikan ini,” tegas Ratualghani, Sabtu (03/06/2024).

Terkhusus di Kota Balikpapan sebagai otot pendukung pembangunan IKN dari sini pun perlu pemimpin yang super cerdas untuk mewayangi setiap sektor bisnis di Kaltim baik itu dari properti, tambang, minyak, gas dan teristimewa pariwisata Kaltim .

Baca Juga :  Disnakertrans PPU Siapkan Tenaga Kerja Lokal Bersertifikat di IKN

“Tak kalah pentingnya itu dibidang pendidikan yang akan menciptakan SDM unggul agar bisa menghadapi tantangan ke depannya mampu bersaing dengan para pendatang yang yang ingin melanjutkan hidupnya di Kaltim, khususnya IKN,” lanjutnya.

Anggota BPD HIPMI Kaltim ini menambahkan bahwa calon kepala daerah di Kaltim tidak harus merupakan putra asli daerah, tetapi yang terpenting calon kepala daerah harus tahu masalah-masalah daerah. Kaltim bukan merupakan daerah otonomi khusus seperti di Papua yang memiliki peraturan khusus seperti pada pasal 12 huruf a UU 21/2001 yaitu menyatakan bahwa yang dapat di pilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua adalah WNI yang merupakan orang asli Papua.

“Jadi Kepala daerah Kaltim tidak harus putera atau puteri daerah Kaltim sendiri.Tetapi harus tahu masalah yang ada di daerah. Menjadi kepala daerah seharusnya ia punya keterikatan dengan daerah itu,” tambahnya.

Ketua bidang Perencanaan dan Infrastruktur (Perwiranusa) Kaltim ini juga menambahkan bahwa calon Kepala Deerah di Kaltim  harus mencintai daerah itu, memahami kultur masyarakat daerah itu, dan apabila berniat menjadi kepala daerah ia memang termotivasi untuk memajukan daerahnya.

“Tidak harus ia berasal dari etnis asli setempat. Intinya dinamika Pilkada 2024 ini harus melahirkan pemimpin yang sungguh penuh terjun bersama rakyat, untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Yang terbaik untuk Kaltim harus super cerdas,” pungkas wanita cantik yang juga merupakan ⁠Wakil bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan ini.

Tim Liputan Harian PPU

Related posts