HARIANPPU.ID, Samarinda – Laju investasi besar-besaran menuju Kalimantan Timur sebagai Super Hub Ekonomi Nusantara membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, kesiapan tenaga kerja lokal menjadi pertanyaan besar di tengah derasnya kebutuhan SDM di sektor industri dan teknologi.
Syarifatul Sya’diah, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, mengingatkan bahwa tanpa strategi pemberdayaan masyarakat secara terencana, pembangunan berskala besar justru bisa memperlebar jurang ketimpangan sosial.
“Kita tidak ingin warga Kaltim hanya jadi penonton di tanah sendiri. Kalau SDM-nya tidak disiapkan dari sekarang, akan muncul ketimpangan antara yang bisa ikut terlibat dan yang tertinggal,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus diiringi dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja yang inklusif dan terintegrasi. Dalam pandangannya, kebutuhan tenaga kerja tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga menuntut kualitas dan kompetensi yang relevan dengan industri.
“Lapangan kerja akan terbuka, tapi siapa yang mengisinya? Harus masyarakat Kaltim, bukan seluruhnya dari luar,” tambahnya.
Syarifatul menyambut baik langkah Pemprov Kaltim yang menggratiskan pendidikan dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi mulai 2025. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pendidikan gratis tidak otomatis menjamin kesiapan kerja jika tidak dibarengi dengan kurikulum yang sesuai kebutuhan pasar.
“Pendidikan gratis itu baru langkah awal. Tapi kontennya harus disesuaikan. Apakah pelatihannya sesuai kebutuhan industri? Apakah lulusannya siap kerja?” tegas politisi perempuan itu.
Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk membangun ekosistem vokasi yang efektif. Selain itu, perusahaan juga didorong memberikan prioritas rekrutmen dan pembinaan kepada tenaga kerja lokal, terutama dari wilayah terdampak proyek pembangunan.
“Jangan hanya jadi buruh kasar. Kita ingin anak-anak daerah bisa naik kelas, jadi teknisi, supervisor, bahkan manajer,” ucapnya.
Menurut Syarifatul, jika pemberdayaan SDM lokal tidak dilakukan secara serius, risiko sosial bisa muncul di kemudian hari. Ketimpangan dan rasa terpinggirkan bisa memicu konflik horizontal yang mengganggu stabilitas pembangunan.
“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur dan nilai investasi. Kesejahteraan masyarakat lokal harus jadi ukuran utama keberhasilannya,” pungkasnya. (H/Adv)
