HARIANPPU.ID, PENAJAM- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron menginginkan pemerintah pusat memberikan perhatian sepadan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan bandara VVIP di Benuo Taka.
Ia mengatakan, pembangunan itu merupakan proyek besar untuk kepentingan negara. Meskipun untuk kepentingan negara, pihak terkait tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang tanahnya telah dijadikan lokasi pembangunan Bandara VVIP.
Sebab, masyarakat setempat telah tinggal selama puluhan tahun di wilayah itu. Bahkan lokasi itu sudah menjadi hak milik.
” Agar tidak menjadi kekhawatiran untuk masyarakat, sebaiknya ada timbal balik ke masyarakat, karena masyarakat setempat sudah puluhan tahun tinggal disitu,” Kata Thohiron di DPRD PPU, Kamis, (24/10/2024).
Thohiron menegaskan, pemerintah wajib memastikan pergantian lahan yang telah dijadikan lokasi Bandara harus layak dan memadai. selain itu, juga harus memberikan kejelasan terkait pergantian lahan yang baru.
” Memang pemerintah harus memberikan timbal balik yang clear and clean,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa, masyarakat yang terdampak pasti mengharapkan, lahan yang selama ini dimiliki, memberikan dampak positif yang dapat dijadikan sebagai penunjang hidup kedepan.
” Tentunya mereka memiliki harapan, punya akses jalan yang cukup untuk beraktivitas,” tambahnya.
Jika pembangunan tersebut tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat, lanjut Thohiron, maka bisa dipastikan muncul sebuah ketidakadilan untuk warga yang sudah lama tinggal disitu.
” Kalau ini kompensasinya tidak sesuai kan kasian juga masyarakat kita, jadi negara harus memperhatikan lah intinya,” pungkasnya (ADV/DPRDPPU/MAD)
