HARIANPPU.ID, PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan segera melakukan tindak lanjut dalam rangka mendukung percepatan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Benua Taka.
Perihal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pembahasan program MBG yang digelar di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Samarinda, Senin, (10/2/2025).
Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, unsur Forkopimda Kaltim, perwakilan kabupaten/kota dan pejabat terkait lainnya.
” Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, bahwa pemahaman terkait MBG yang masih sedikit membingungkan selama ini kini semakin jelas arahnya. Bahwa pusat tengah mendorong seluruh stakeholder untuk bisa mensukseskan program MBG,” kata Sekda PPU Tohar.
Kemudian melalui pertemuan tersebut sambung Tohar, juga diperoleh informasi bahwa kabupaten PPU memperoleh 22 stasiun pelayanan (SP) atau dapur layanan terkait program MBG di Kaltim.
” Nah ini yang masih menjadi pertanyaan kita apakah SP tersebut berdasarkan proporsi jumlah calon penerima manfaat, baik siswa, santri pondok pesantren, ibu hamil, atau telah memperhitungkan orbitase jangkauan dari satuan pelayanan ke penerima manfaat. Itu juga perlu diklarifikasi kepada satuan badan gizi nasional di PPU,” jelas Tohar.
Lebih lanjut kata Tohar, selanjutnya apa yang menjadi tugas daerah. Pertama adalah melakukan pembinaan kepada stakeholder yang memang memiliki kompetensi dalam rangka penyediaan dan penyiapan material untuk program MBG, dalam hal ini komoditas-komuditas yang diperlukan.
Tohar menambahkan bahwa setelah pertemuan tersebut pemda PPU juga segera melakukan tindak lanjut melaksanakan rapat konsulidasi dengan stakeholder yang ada di PPU untuk melakukan pemetaan-pemetaan.
” Dilingkup pertanian, untuk bisa melakukan pembinaan kepada masyrakat petani kita. Satu sisi ada peluang, tetapi ini juga tergantung cara pandang masyarakat kita. Satu sisi peluang, sekaligus tantangan bagi kita apakah mampu memenuhi kebutuhannya dari lokal,” ujarnya.
Kemudian sambung Tohar, yang menjadi pokus kembali bahwa 22 satuan pelayanan tersebut akan ditempatkan dimana saja pihaknya belum mengetahui secara detail.
” Sektornya ada dimana, membangunnya seperti apa, jadi satuan pelayanan itu identik dengan dapur pelayanan. Nah ini juga menjadi bahan renungan kita untuk membantu badan gizi nasional dalam rangka menasukseskan program MBG kedepan. Yang pasti pemda PPU mendukung penuh program pemerintah terkait MBG ini,” tutup Tohar.
Sementara itu Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa terkait program MBG tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
” Dalam rangka mendukung percepatan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu program MBG ini diperlukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya. (ADVERTORIAL)
