HARIANPPU.ID, Samarinda – Ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta kembali menjadi sorotan, menyusul fenomena ribuan bangku kosong di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Samarinda pada tahun ajaran 2025/2026. Situasi ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap masa depan pendidikan publik yang seharusnya menjadi tumpuan utama masyarakat.
Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menyatakan bahwa tren ini menandai makin lebarnya jurang kepercayaan antara masyarakat dengan sekolah negeri. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa membiarkan fenomena ini berkembang tanpa upaya korektif yang serius.
“Ini bukan sekadar soal kuantitas murid, tapi juga menyangkut kualitas dan kepercayaan. Ketika masyarakat lebih memilih sekolah swasta, berarti ada yang tidak beres dengan pelayanan di sekolah negeri,” kata Darlis saat diwawancarai.
Menurut Darlis, pergeseran pilihan pendidikan masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia menyebut bahwa faktor utama penyebabnya adalah persepsi tentang rendahnya kualitas pendidikan negeri, terutama dalam hal kompetensi guru, kurikulum yang kurang adaptif, serta fasilitas belajar yang belum memadai.
“Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang stabil seharusnya jadi peluang untuk memperkuat pendidikan negeri. Tapi kalau tidak ada perbaikan, maka justru memperbesar kesenjangan. Orang mampu akan terus memilih swasta, sementara sekolah negeri ditinggalkan,” jelas legislator asal Samarinda itu.
DPRD Kaltim menilai, jika pola ini dibiarkan tanpa intervensi strategis, sekolah negeri berisiko kehilangan relevansi. Dalam skenario terburuk, bisa saja sekolah negeri menghadapi ancaman penggabungan hingga penutupan akibat minimnya murid.
Untuk mengatasi hal tersebut, Darlis menekankan perlunya reformasi total dalam sistem pendidikan dasar negeri, mulai dari peningkatan mutu tenaga pendidik, modernisasi sarana-prasarana, hingga perbaikan tata kelola dan manajemen sekolah.
“Tidak cukup hanya menggratiskan biaya sekolah. Harus ada jaminan kualitas, kompetensi, dan profesionalitas agar sekolah negeri kembali dilirik masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim juga mendorong Dinas Pendidikan untuk menggandeng para kepala sekolah, komite pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun strategi penyelamatan pendidikan dasar negeri.
“Kita ingin sekolah negeri tetap menjadi ujung tombak pendidikan nasional, bukan sekadar pelengkap sistem. Harus ada langkah nyata agar sekolah negeri kembali dipercaya,” tutup Darlis. (H/Adv)
