HARIANPPU.ID, Samarinda – Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menyerukan pembenahan menyeluruh sistem pengawasan pasien di rumah sakit menyusul kasus bunuh diri seorang pasien lansia di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Samarinda. Insiden ini dinilai sebagai sinyal darurat atas lemahnya pengawasan pasien, khususnya di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah.
Pasien berinisial US (68) ditemukan dalam kondisi gantung diri di ruang rawat inap rumah sakit milik Pemprov Kaltim itu. Kejadian tersebut memicu keprihatinan berbagai pihak dan mendorong desakan agar pengelolaan keselamatan pasien ditingkatkan secara sistemik.
Darlis menegaskan pentingnya evaluasi mendalam terhadap sistem pelayanan dan pengawasan rumah sakit. Ia menekankan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan respons sesaat, melainkan harus melalui pembaruan prosedur dan penerapan teknologi pendukung.
“Ini bukan tentang mencari siapa yang salah. Ini tentang bagaimana membenahi sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas,” tegas Darlis saat ditemui.
Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) pengawasan pasien, terutama mereka yang rentan secara psikologis, perlu ditinjau kembali. Rumah sakit juga diminta mulai mengintegrasikan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) di seluruh ruang rawat inap serta sistem peringatan dini untuk mendeteksi tanda-tanda depresi atau tekanan mental pada pasien.
“Tenaga medis punya keterbatasan. Karena itu, pendekatan berbasis teknologi sangat penting. Ini bukan sekadar pengeluaran, tapi bentuk investasi keselamatan,” ucap Darlis.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Kaltim akan mengagendakan rapat kerja dengan manajemen RSUD AWS. Pertemuan itu akan difokuskan pada upaya perbaikan dan penguatan sistem pengawasan, termasuk pemantauan implementasi kebijakan di lapangan agar tidak berhenti pada tataran administratif.
“Kami tidak ingin hanya mendengar penyesalan. Kami ingin mendengar rencana aksi, komitmen, dan pelaksanaan nyata yang melindungi pasien,” imbuh Darlis.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim juga tengah menyusun rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi, termasuk kemungkinan alokasi anggaran tambahan untuk penguatan infrastruktur dan layanan berbasis keselamatan pasien.
Insiden ini menjadi peringatan bahwa perlindungan terhadap pasien di fasilitas kesehatan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Ke depan, DPRD menegaskan akan memperketat pengawasan dan mendorong seluruh rumah sakit di Kaltim agar meningkatkan standar keamanan bagi pasien, terutama kelompok rentan. (H/Adv)
