Penulis : Vijae Yehezkiel Simanjuntak
(Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)
Pada 28 November 2024, Goodstat merilis capaian Pembangunan kualitas manusia di
Indonesia.
Peringkat pertama masih ditempati petahana Jakarta, kemudian peringkat ke- 2 ditempati oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu disusul oleh Kalimantan Timur (Kaltim) di Peringkat Ke-3 sebagai daerah Provinsi dengan sumber daya manusia (SDM) paling maju di Indonesia.
Berbagai komentar muncul terhadap capaian Kaltim terhadap kualitas SDMnya. Berbagai komentar tersebut, juga diwarnai dengan banyak apresiasi masyarakat atas kebanggaan wiliayah kaltim yang menempatin posisi ke-3. Adapula, masyarakat yang merasa tidak percaya terhadap data tersebut dengan berbagai alasan dan opini.
Apabila data ini benar, Capaian Kaltim sebagai posisi ke-3 justru membuktikan ironisnya kualitas SDM yang ada di Indonesia. Mengapa? Menjadi rahasisa umum, bahwa kualitas SDM yang ada di Kaltim masih menjadi masalah besar bagi pemerintah daerah saat ini.
Hal ini terbukti dari banyak hal, contohnya aja maraknya money politic yang terjadi saat Pilkada kemarin. Bahkan Masyarakat sangat enggan mencoblos apabila tidak mendapatkan dukungan materi dari salah satu paslon.
Selain money politic apakah ada? Tentu ada! Mirisnya SDM di Kaltim juga terlihat dari masih banyaknya anak muda yang buat akan pentingnya pendidikan, kurangnya kreatifitas anak muda, rendahnya pengetahuan politik dan masih banyak lagi.
Berbagai permasalahan yang muncul di Kaltim mengenai kualitas SDM tidak terlepas dari peran pemerintah yang gagal mewujudkan program untuk meningkatkan kualitas SDM.
Sejauh ini Pemerintah daerah di Kaltim seakan-akan hanya fokus pada bidang Infrastruktur saja, sehingga kurangnya prioritas program untuk pemajuan SDM di Kaltim.
Artinya, apabila melihat posisi ke-3 yang dicapai kaltim dan dibandingkan dengan keadaan langsung di Kaltim, justru membuat pertanyaan kualitas SDM di wilayah lain. Minimnya program Pemerintah Daerah terhadap kemajuan SDM di Kaltim masih mampu membuat Kaltim mendapatkan posisi 3 besar.
Lantas Kemudian dapat kita simpulkan, bahwa cukup ironis keadaan daerah-daerah lain yang ternyata lebih memprihatinkan. Kita dapat bayangkan bagaimana buruknya kinerja pemerintah daerah dihampir seluruh Indonesia terhadap pemajuan kualitas SDM.
Dengan demikian, urgensi terhadap peningkatan sumber daya manusia harus menjadi program prioritas nasional. Data yang dikeluarkan oleh Goodstat justru membuat kita dapat membandingkan dan melihat kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Hal ini sangat penting, melihat masih tertinggalnya indeks manusia kita dengan
negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Peran Pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi sebagai pemegang tangungg jawab peningkatan SDM harus serius melakukan berbagai upaya dalam membantu meningkatkan
kualitas SDM di kaltim. (*)
