HARIANPPU.ID, BALIKPAPAN- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama KKKS di wilayah Kalimantan dan Sulawesi melaksanakan kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting wilayah Kalimantan dan Sulawesi antara SKK Migas – KKKS dengan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati / Walikota), dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang diselenggarakan 4-5 Desember 2024 di Yogyakarta.
Executive meeting merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk memberikan update informasi kepada KepalaDaerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah antaralain mengenai pengelolaan dan prospek kegiatan usaha hulumigas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Rencana kerjaprogram operasi dan project yang telah terlaksana pada tahun 2024 serta rencana kegiatan operasi yang akan dilakukan pada tahun 2025 di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, dan tantangan operasi yang dihadapi. Dengan tujuan utama yakni diperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah untukkelancaran kegiatan hulu migas.
Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dengan didampingi oleh Bupati Banggai Amirudin Tamoreka, dan Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris serta Ketua Panitia, Movina Nasriati (Eni Indonesia) dan disaksikan oleh peserta yang hadir dari berbagai daerah dalam pertemuan dimaksud.
Dalam sambutannya Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi menyampaikan bahwa kegiatan inimendukung visi dan misi Pemerintahan yang baru dalam hal peningkatan swasembada pangan dan swasembada energi.
Penyelarasan kegiatan eksplorasi eksploitasi dan produksimigas dengan program swasembada pangan khususnya di kawasan yang ditetapkan untuk pertanian perlu dibahassecara komprehensif agar pengembangan sektor migas tidak menganggu program ketahanan pangan melainkan mendukung integrasi keduanya.
“Dengan sinergi yang baikantar pihak terkait kita dukung program pemerintahan yang baru tanpa mengorbankan sector lain,” ujar Azhari.
Wilayah Kalimantan dan Sulawesi masih memiliki potensi cadangan migas yang cukup baik. Hal ini dapat diliat dariupaya dan geliat kegiatan operasi yang sedang dilakukanoleh para KKKS, dari pulau Kalimantan ada KKKS Kalisat Energi Nasional yang akan melaksanakan pengeboran di Mahakam Ulu, Grup Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang sedanggiat melaksanakan Optimalisasi Pengembangan Lapangan Lapangan (OPLL) dan pengeboran, Diselat Makassar ada Eni Indonesia yang sedang focus mengembangkan lapangan PSN IDD dan Geng North.
Di Sulawesi terdapat JOB Tomori yang saat ini sedang mengembangkan Senoro Selatan dan terdapat KKKS EEES yang melaksanakan pengeboran.Berbagai tantangan juga dihadapi oleh para KKKS dari areaoperasi yang berada di remot area, pemenuhan syaratLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), PPLB, perambahan lahan, pengamanan WK, isu sosial, isu security dan berbagai tantangan lainnya.
“Hal ini tentunya perlumendapat perhatian dan dukungan dari para stakeholder untuk meminimalisir tantangan yang timbul untukmemastikan kelancaran kegiatan hulu migas,” beber Azhari
Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan PertambanganKementerian PPN / Bappenas, Nizhar Marizi menyampaikan perlunya sinergi pemerintah dan pelakusektor hulu migas untuk mendukung kebijakanswasembada energi ini.
Apabila melihat porsi bauran energitahun 2023 kemarin, porsi bauran minyak dan gas bumi (migas) yang tinggi menunjukkan bahwa ketahanan energi Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber energi migas khususnya sektor industri dan transportasi. Gas bumi merupakan sumber energi ideal yang dapat diandalkan dalam masa transisi menuju energi terbarukan dengan tetap memperkuat ketahanan energi.Pemanfaatan gas bumi banyak digunakan pada sektor Industri dan jargas rumah tangga. Hal ini didukung pula dengan potensi Indonesia yang memiliki kekayaan cadangan gas yang cukup besar.
Ditambahkan oleh Nizar, sebenarnya minyak bumi masih menjadi salah satu pilar dalam mendukung ketahanan energi nasional. Namun pengembangan minyak bumi kedepan diarahkan untuk mendukung implementasi transisi menuju energi bersih melalui peningkatan kualitas BBM rendah emisi dan implementasi mandatori Bahan Bakar Nabati (BBN) seperti B35 dan B40.
Isu lainnya yang dibahas dalam pertemuan, yakni mengenaistrategi atau rencana untuk mengelola dan mengaktifkankembali sumur-sumur idle yang ada di wilayah kerja migasyang dikelola KKKS dan upaya ini termasuk upaya reaktivasisumur untuk meningkatkan produksi migas, serta penerapanteknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan denganmemaksimalkan hasil dari sumur – sumur yang sudah ada dan diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kemandirian energi nasional.
Disampaikan Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Harris menambahkan bahwa Tranformasi energi dalam menuju sumber energi berkelanjutan oleh Swasembada energi, transisi energy menuju era dekarbonisasi 2025 – 2029 meliputi penyiapan regulasi/roadmap, pemanfaatan gas sebagai energi transisisi., efisiensi / teknonologi rendahcarbon, fuel switching (ke bahan bakar yang yang lebih rendah emisi).
Kerjasama dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengembangan sumber daya manusia, diperlukan untuk mencapai transisi energi yang adil dan memenuhi tujuan mitigasi perubahan iklim.
Industri Hulu Migas di wilayah Kalimantan & Sulawesi,menurut, Ma’ruf Affandi – Koordinator pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa kegiatan hulu migas di wilayah Kalsul masih menjadi penyumbang produksi migas yang cukup besar bagi total produksi nasional. Kalsul masih menyumbang 12% produksi minyak dan 30% produksi gas secara nasional. Besarnya kontribusi ini tentunya akan meningkat dimasa datang terlebih pasca ditemukannya cadangan baru di Geng North dan pengembangan lapanganIDD oleh Eni yang merupakan PSN. Tambahan cadangan ininantinya pun dapat mengaktivasi kembali beberapa train yang ada di Badak LNG Bontang.
Azhari Idris menambahkan, Alih fungsi lahan sawah menjaditantangan swasembada pangan nasional dan swasembadaenergi. Alih fungsi lahan pertanian yang dialihkan menjadikepentingan umum untuk keperluan pengembangan industri hulu migas, menjadi tantangan dan harus disinergitaskan secara bersama.
“Bagaimanapun keduanya harus berjalanberdampingan tanpa ada yang dirugikan,” lanjutnya.
Pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat telah dilakukannya kajian kelayakan strategis disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikanhaknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialih fungsikan sesuai denganketentuan / perundangan yang berlaku.
Saat ini di wilayah Kalsul terdapat 2 (dua) area yang sedang berprosespengurusan LP2B yakni Energy Equity Epic Sengkang di Wajo dan JOB Tomori di Kabupaten Banggai.
Industri hulu migas sangat berkomitmen dalam pemenuhantarget yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Upaya peningkatan lifting, ekslorasi masif, optimalisasi lapangan produksi dan reaktivasi lapangan dan sumur idle dilakukanguna menambah produksi demi menjaga ketahanan energi nasional dan mewujudkan swasembada energi.
“Kami tidakdapat berjalan sendiri, perlunya dukungan dari PemerintahDaerah dan para stakeholder dalam mendukung upaya iktiarkami. Kami berterima kasih sekali terhadap dukungan yang telah diberikan selama ini sehingga tercipta kelancaranoperasi hulu migas hingga saat ini,” tutupnya.
Sumber : SKK Migas Kalsul
