HARIANPPU.ID, Samarinda – Di balik deretan program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim, ada peran penting DPRD sebagai penyambung lidah antara rakyat dan pemerintah. Ekti Imanuel, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menegaskan bahwa transparansi dan komunikasi publik menjadi kunci keberhasilan kebijakan daerah.
Menurut Ekti, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui hasil akhir dari program, melainkan perlu memahami proses yang melatarbelakangi setiap kebijakan. Hal ini penting agar warga turut serta mengawal implementasi program dengan pemahaman yang benar.
“Banyak program besar sedang dijalankan, seperti Gratispol dan Jospol. Tapi yang paling penting adalah masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan. Itulah tugas kami, menyampaikan dan menjelaskan apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” ucapnya.
Ia menilai, dalam konteks demokrasi lokal, peran DPRD bukan hanya sebagai lembaga pengawas, melainkan juga sebagai penghubung antara harapan publik dan agenda pemerintah. Komunikasi yang baik dinilai mampu meningkatkan kepercayaan serta kesabaran masyarakat dalam menanti hasil kebijakan.
“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat akan lebih sabar dan lebih mendukung. Tidak semua bisa berjalan instan, tapi dengan informasi yang jelas, mereka akan mengerti,” tambah politisi Partai Gerindra itu.
Salah satu isu yang mendapat perhatian luas saat ini adalah pelaksanaan program pendidikan gratis. Ekti mengakui bahwa ekspektasi masyarakat cukup tinggi, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Namun, ia menegaskan bahwa program pemerintah harus melalui proses perencanaan yang matang.
“Program pemerintah tidak bisa serta-merta diwujudkan. Ada tahapan perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi yang harus dijalani. Kami hadir untuk memastikan proses itu berjalan dan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh,” jelasnya.
Ia menyebut, DPRD juga berkomitmen mengawal realisasi program pendidikan gratis bagi mahasiswa baru yang telah dijanjikan mulai berjalan tahun ini. Untuk mendukung hal itu, penguatan anggaran telah disiapkan dalam skema APBD 2026.
“Pemprov sudah menyatakan komitmennya. Sekarang tinggal bagaimana kita memastikan pengawasan dan alokasi anggaran berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,”imbuhnya.
Akhir, Ekti menekankan bahwa keberadaan DPRD di tengah masyarakat harus dirasakan secara nyata, tidak hanya saat pembahasan anggaran atau sidang paripurna.
“DPRD harus menjadi jembatan informasi dan harapan rakyat. Kami punya tugas memastikan suara masyarakat terus terdengar dan dijawab dengan kebijakan yang berdampak langsung,” tutupnya. (H/Adv)
