HARIANPPU.ID, Samarinda – Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur bukan hanya soal memindahkan kantor pemerintahan, tetapi juga mengubah wajah sosial dan ekonomi daerah. Di tengah proses besar ini, kekhawatiran muncul bahwa masyarakat lokal justru bisa terpinggirkan di tanah sendiri.
Fadly Imawan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mengingatkan bahwa pemindahan ASN ke IKN harus menjadi momentum untuk mengangkat peran dan kapasitas masyarakat lokal, bukan sekadar pembangunan fisik semata.
“Pemindahan ini seharusnya bisa menjadi peluang besar bagi masyarakat Kaltim, khususnya di wilayah penyangga seperti Penajam Paser Utara dan Paser. Tapi peluang ini harus disiapkan dengan sungguh-sungguh, mulai dari pelatihan SDM, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan akses kerja dan usaha,” kata Fadly.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arus urbanisasi yang akan menyertai pembangunan IKN. Jika tidak dikelola dengan baik, masyarakat lokal bisa kalah bersaing dengan pendatang yang datang dengan kesiapan lebih baik dari sisi keterampilan dan modal.
“Jangan sampai warga kita hanya jadi penonton. Harus ada strategi agar mereka bisa ambil bagian sebagai pelaku ekonomi, tenaga kerja terampil, bahkan sebagai mitra usaha dari pembangunan ini,” ujarnya.
Fadly juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan akses pembiayaan UMKM bagi warga lokal. Menurutnya, pembangunan IKN harus dirancang secara inklusif agar mampu menciptakan pemerataan manfaat.
“IKN bukan hanya soal gedung pemerintahan, tapi juga kehidupan sosial ekonomi baru. Kita perlu membangun sistem yang inklusif agar warga lokal tidak tersisih dalam proses transformasi ini,” tambahnya.
Ia mendorong agar pemindahan ASN dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan daerah penyangga dan sinergi lintas sektor. Fadly menekankan bahwa pembangunan IKN tidak boleh hanya menguntungkan satu titik pusat, tetapi harus memberikan efek domino ke wilayah sekitar.
“Kami di DPRD Kaltim tentu mendukung IKN sebagai proyek strategis nasional. Tapi dukungan ini harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk memastikan masyarakat kita ikut tumbuh dan berkembang bersama ibu kota negara baru,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Fadly menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD untuk memastikan keberlanjutan pembangunan IKN yang berpihak pada masyarakat Kalimantan Timur. (H/Adv)
