HARIANPPU.ID, PENAJAM- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memilih langkah hati-hati dalam membangun infrastruktur jalan di Kecamatan Sepaku, menyusul sebagian wilayah tersebut masuk dalam otoritas pengelolaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perencanaan matang dan koordinasi dengan Otorita IKN menjadi perhatian utama untuk menghindari tumpang tindih proyek.
“Kami tidak bisa langsung bergerak memperbaiki atau meningkatkan jalan, terutama jika wilayah itu masuk dalam kawasan Otorita IKN. Harus ada izin, karena mereka memiliki rencana besar untuk pengembangan infrastruktur,” ungkap Kepala Bidang Bina Marga PUPR PPU, Petriandy Ponganton Pasulu.
Petriandy menyoroti pentingnya memahami visi Otorita IKN sebelum mengambil tindakan. Ia mencontohkan sebuah proyek sekolah yang sempat direncanakan di Sepaku, namun terpaksa direlokasi karena tergusur pembangunan kanal. “Kejadian seperti itu menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih berhati-hati,” ujarnya.
Meski demikian, pihak PUPR PPU masih bisa melakukan pemeliharaan ringan di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Kegiatan seperti pengurukan jalan menggunakan agregat tetap dilakukan, namun peningkatan jalan permanen seperti beton rigit sementara ditunda hingga ada kejelasan rencana dari Otorita.
“Pemeliharaan kecil masih bisa kami lakukan, tapi untuk peningkatan yang membutuhkan biaya besar, kami lebih memilih menunggu arahan dari Otorita,” kata Petriandy.
Otorita IKN saat ini memprioritaskan pembangunan di kawasan KIPP, sehingga proyek di luar area tersebut masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, sinkronisasi tetap diperlukan agar rencana pembangunan berjalan efisien dan tidak merugikan masyarakat.
“Tujuan kami adalah memastikan semua proyek selaras dengan rencana besar Otorita. Jadi, semua pihak harus saling mendukung,” tegasnya.
Pendekatan hati-hati PUPR PPU ini menunjukkan komitmen untuk mendukung transisi ibu kota baru tanpa mengorbankan efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat. (ADVERTORIAL)
