Bawaslu PPU Gelar Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah

HARIANPPU.ID, PENAJAM- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Sosialisasi Pengawasan Konsolidasi Data Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Bawaslu Kabupaten PPU Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Grand Nusa Penajam Hotel, Sabtu (27/07/2024).

Ketua Bawaslu Kabupaten PPU, Mohammad Khazim menyampaikan makna dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pencegahan dan pemataan terkait pelanggaran yang akan terjadi jelang Pilkada serentak 2024.

Read More

Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil Pemetaan Potensi kerawan Pemilihan Serentok 2024 Bawaslu Kabupaten PPU mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara Pilkada sebagai upaya membawa proses pelaksanaan Pilkada 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

“Netralitas ASN menjadi perhatian utama kita. Adanya calon petahanan yang mencalonkan kembali pada Pilkada maka  potensi penyelewengan penggunaan fasilitas negara oleh calon petahana dan ASN yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Diperlukan pengawasan ketat agar dan ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pikada,” kata Khazim.

Baca Juga :  Pemkab PPU Gelar Sosialisasikan Dampak Sosial Kemasyarakatan Penambahan Luasan Area Bandara VVIP

Lanjutnya, proses pemungutan dan penghitungan suara harus berjalan transparan dan akuntabel. Segala bentuk kecurangan harus diantisipasi dan ditindik tegas, pasalnya keterbukaan dalam setiap tahapan pemilihan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

“ASN, TNI dan Polri itu harus netral. Kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi untuk melakukan pengawasan di lapangan. Agar yang terpilih menjadi Kepala Daerah baik menjadi Bupat atau Gubernur Kaltim dapat menjawab semua harapan dari masyarat,” ucapnya.

Selain Pilkada banyak diciderai oleh tindakan oknum ASN yang terbukti juga tidak netral tetapi dalam PIlkada juga rawan pelanggaran seperti money politic alias politik uang.

“Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, media dan masyarakat. Kita harus komitmen menjaga integritas demi kelancara Pilkada 2024 di PPU,” pungkasnya.

Tim Liputan Harian PPU

Related posts