HARINPPU.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar memimpin rapat penetapan hasil evaluasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kemiskinan daerah Tahun 2025 di Kantor Bupati PPU, Kamis, (27/2/2025).
Dalam rapat ini Sekda PPU Tohar berharap program BLT Kemiskinan Daerah Tahun 2025 dari pemerintah pusat ini dapat disalurkan tepat sasaran di kabupaten PPU.
“ Pertemuan hari ini yang pertama adalah untuk menyamakan persepsi kita atas spirit program yang terstruktur ini dengan harapan bantuan pemerintah tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang memang benar-benar berhak menerimanya,” jelas Tohar.
Tohar mengatakan bahwa tim ini nantinya akan memberikan pendampingan kepada kelompok sasaran penerima manfaat. Maka menurutnya, ketika ini menjadi bagian dari tugas tim, beberapa hal memerlukan perhatian serius, karena program ini program pemerintah yang harus didukung penuh sehingga kelancaran pelaksanaannya dapat menjadi bagian yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di kabupaten PPU.
“ Andaikan semua berhak menerima maka tidak perlu adanya tim. Jadi yang menjadi titik kritisnya adalah karena semua tidak menerima sehingga menjadi catatan penting kita untuk mengenali siapa mereka sebagai penerima,” jelasnya.
Menurutnya, program BLT tersebut juga bukan baru ada di tahun ini tetapi telah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya data yang ada saat ini perlu diuji kembali, apakah pengujian itu melalui struktur pemerintahan dalam hal ini kecamatan dan kelurahan yang memiliki ruang lingkup terdekat dengan masyarakat atau ada pendekatan lain.
“ Oleh karena itu verifikasi secara berjenjang ini penting mulai tingkat kelurahan dan desa, tujuannya untuk mengetahui apakan yang bersangkutan masih ada, atau mungkin telah meninggal dunia, mungkin telah pindah dan sebagainya. Harapan kita ketika bantuan ini dieksekusi kelompok penerima manfaat secara factual itu memang ada,” harapnya.
“Jadi penting bagi kita terkait jumlah penerima manfaat ini, berapa yang terdiskripsi dan teridentifikasi masing-masing wilayah kelurahan dan desa maka itulah yang akan menjadi bahan kita untuk menindaklanjuti program ini sampai dengan ke tahap eksekusi program. Tugas kita adalah bagaimana program ini jatuh kepada penerima manfaat dengan kata lain orangnya itu benar-benar ada secara factual dilapangan tidak fiktif,” tutupnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PPU, Saidin mengatakan sesuai data hasil evaluasi tahap Januari-Maret 2025, berdasarkan evaluasi bahwa penerima BLT kemiskinan daerah Tahun 2025 di Kabupaten PPU sebanyak 450 keluarga penerima manfaat (KPM) dari 539 keluarga.
“ Dari jumlah ini terdapat 89 keluarga yang dihentikan BLT nya setelah penganggaran dengan berbagai pertimbangan dan kesepakatan bersama,” kata Saidin. (ADERTORIAL)
