Tohar Buka Pembinaan Reformasi Birokrasi di Lingkup PPU

HARIANPPU.ID, PENAJAM- Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar membuka secara resmi pelaksanaan pembinaan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah Kabupaten PPU.

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula lantai III Kantor Bupati PPU, Kilometer 09 Nipah-niini, pada Kamis, (25/01/24) pagi.

Read More

Dalam sambutanya Tohar mengatakan bahwa reformasi birokrasi bukanlah sekedar restrukturisasi internal. Namun merupakan landasan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan public, efisiensi penggunaan sumber daya, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

“Seiring dengan upaya tersebut, pemerintah Kabupaten PPU mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan cara melibatkan pemerintah Provinsi Kaltim dalam proses pembinaan reformasi birokrasi di lingkup pemda PPU,” kata Tohar.

Dalam kesempatan ini Tohar berharap kepada peserta agar dapat mengikuti kegiatan tersebut secara seksama sehingga dapat memahami dari konsepsi kaitanya pesoalan kekinian yang akan berdampak pada tindak lanjut kepada struktur SKPD.

“Ikuti materi ini secara seksama sehingga mendapat kepahaman dari konsepsi kaitanya persoalan kekinian yang pada ujungnya kita akan melakukan tindak lanjutnya kepada struktur SKPD,” harap Tohar.

Penyelenggaraan pemerintahan sambung dia, berjalan dan bekerja diatas totalitas system. Tugas dan fungsi bisa dibedakan tetapi tidak bisa di pisahkan.

Baca Juga :  Jokowi Harap Kehadiran Polres Khusus IKN Tingkatkan Stabilitas dan Keamanan di IKN

” Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi adalah jawaban idealnya tetapi itu juga tidak mudah,” kata Tohar.

Dijelaskan Tohar, gubernur Kalimantan Timur, tengah melakukan satu program aplikasi yang disebut Desa Presisi dan disaat kegiatan Forum Silaturahmi dan Komunikasi Para Pemegang Saham yang dilaksanaan di Gedung Gabungan Dinas Tanjung Selor beberapa hari lalu, disaat itu data yang dibuka adalah data Kabupaten PPU.

Dari aplikasi tersebut tambah Tohar, dapat dilihat contoh soal hubungan nya dengan berapa rumah tangga persektor kewilayahan desa dan kelurahan yang tidak memiliki jamban, titik koordinatnya, kepala keluarganya, jumlah anggota keluarga, datanya ada, kaitanya dengan pendidikan termasuk anak yang drop out juga ada terdata.

Tohar mengajak SKPD terkait mendayagunakan aplikasi yang kaitanya denga urusan urusan yang inheren dengan urusan kelembagaan. Termasuk kaitannya dengan kemiskinan, dari hasil aplikasi tersebut adalah bagian bagian yang mengundang untuk merumuskan program selanjutnya, bagian dari interpensi pemerintah terhadap program yang harus diusung ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi kita kedepannya.

” Insya Allah Aplikasi tersebut akan di launching pada tanggal 29/1/24 mendatang,” tutupnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kabag RB dan AK Biro Organisasi Setda Prov Kaltim, Nani Arbie, ST.MT, Selaku Narasumber beserta tim dan Kepala Bagian Ortal Kabupaten PPU selaku panitia pelaksana Ahmad Nor, ST.  (ADVERTORIAL)

Related posts