HARIANPPU.ID, Samarinda – Insiden longsor yang terjadi di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Samarinda, kembali mengungkap potensi bahaya laten bencana geologis di kota tepian. Tebing setinggi lima meter dilaporkan runtuh dan menimpa empat rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material dan trauma warga tidak bisa diabaikan.
Menanggapi hal itu, Subandi, anggota Komisi III DPRD Kaltim, angkat bicara. Ia menilai kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk tidak lagi bersikap reaktif setiap kali bencana terjadi.
“Pemerintah harus mulai bersikap antisipatif. Deteksi dini terhadap potensi longsor mutlak diperlukan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ungkapnya.
Politikus tersebut menegaskan pentingnya pemetaan titik-titik rawan longsor secara menyeluruh, yang menurutnya harus melibatkan langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Edukasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan juga dianggap krusial.
Selain aspek pencegahan, Subandi turut menyoroti pentingnya regulasi tegas yang melarang pembangunan di kawasan berisiko tinggi. Ia meminta Pemkot bersikap tegas terhadap pelanggaran tata ruang yang berpotensi memperparah risiko bencana.
“Pemkot harus punya keberanian untuk melarang pembangunan di area yang rawan longsor sampai ada sistem mitigasi yang benar-benar jelas dan teruji. Jangan tunggu jatuh korban dulu baru bertindak,” katanya.
Lebih jauh, Subandi juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak, tidak hanya dalam bentuk bantuan material, tetapi juga memastikan adanya langkah-langkah nyata agar bencana serupa tidak terulang.
“Masyarakat butuh kepastian bahwa mereka tidak dibiarkan menghadapi ancaman yang sama berulang kali. Pemerintah harus hadir, tidak hanya saat darurat, tetapi juga dalam upaya pencegahan,” pungkasnya. (H/Adv)
