HARIANPPU.ID, Samarinda – Setelah melalui berbagai dinamika dan polemik berkepanjangan, nasib lokasi SMAN 10 Samarinda akhirnya menemui kejelasan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Komisi IV DPRD Kaltim, memutuskan bahwa SMAN 10 akan dikembalikan ke lokasi semula di Jalan H.M. Rifaddin, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir.
Keputusan ini diambil menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengharuskan pengembalian aset tersebut. Meski demikian, DPRD Kaltim menekankan agar pelaksanaan keputusan hukum ini tidak merugikan pihak lain, khususnya Yayasan Melati, yang selama ini turut berkontribusi dalam pendirian dan pengelolaan sekolah tersebut.
Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menyampaikan bahwa keberadaan SMAN 10 tak lepas dari peran Yayasan Melati. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar bersikap arif dalam mengeksekusi putusan MA.
“Secara psikologis kita semua tahu keputusan MA harus dijalankan. Tapi jangan sampai Yayasan Melati dan para siswa di dalamnya dikorbankan. Kami meminta Pemprov menyelamatkan mereka, jangan abaikan kontribusi dan keberadaan yayasan,” ucapnya.
Menurut Darlis, Yayasan Melati tidak hanya memiliki sejarah panjang dalam mendukung pendidikan di Samarinda, tetapi juga memiliki aset bangunan yang masih bisa dimanfaatkan untuk keberlanjutan proses belajar mengajar.
Lebih lanjut, DPRD mendorong adanya skema pemisahan aset dan kewenangan secara jelas jika SMAN 10 dan Yayasan Melati tetap berada dalam satu kawasan. Salah satu opsi yang disarankan adalah skema pinjam pakai lahan, agar proses pendidikan tidak terhambat selama transisi berlangsung.
“Kami yakin Pemprov bisa menemukan jalan tengah. Solusi permanen mungkin butuh waktu, tapi selama itu jangan sampai ada siswa yang terlantar. Pendidikan mereka adalah tanggung jawab kita bersama,” tukasnya. (H/Adv)
