HARIANPPU.ID, Samarinda – Warga di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, masih menghadapi keterisolasian akibat buruknya infrastruktur jalan dan terhentinya proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ). Kondisi ini memicu desakan keras dari anggota DPRD Kaltim agar Pemerintah Provinsi segera mengambil tindakan nyata.
Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kubar–Mahulu, Abdul Rahman Agus. Ia menilai, keterlambatan pembangunan di kawasan perbatasan tersebut sudah berlangsung terlalu lama dan perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Jalan Kubar–Mahulu itu bukan sekadar akses penghubung, tapi urat nadi kehidupan masyarakat. Jika terus dibiarkan dalam kondisi seperti ini, roda ekonomi dan pelayanan publik akan lumpuh,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali bertatap muka langsung dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman tersebut. Menurutnya, upaya tersebut mulai membuahkan hasil positif.
“Alhamdulillah, tahun ini sudah ada komitmen dari gubernur. Kami di DPRD terus mengawal agar realisasinya tidak kembali molor,” ujarnya.
Tak hanya soal jalan, proyek strategis Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di Kecamatan Melak juga menjadi perhatian. Pembangunan jembatan yang diharapkan menjadi penghubung utama antar kecamatan itu sudah lama mandek akibat berbagai kendala teknis dan administratif.
Namun, angin segar mulai berembus. Dalam rapat koordinasi terakhir, Bupati Kutai Barat terpilih, Edwin, menyatakan kesiapannya untuk kembali melanjutkan proyek yang sempat mangkrak tersebut.
“Kami sudah duduk bersama Pak Bupati Edwin. Beliau berkomitmen penuh, dan bahkan menargetkan bahwa pembangunan jembatan ATJ mulai berjalan tahun ini juga,” tambahnya.
Kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman Kaltim menjadi indikator penting dalam pemerataan pembangunan. Masyarakat berharap, komitmen yang telah disampaikan para pemangku kepentingan dapat benar-benar terwujud dan tak lagi menjadi janji politik yang tertunda. (H/Adv)
