Pj Bupati PPU Ancam Copot Lurah Yang Turun Kerja Jam 9

HARIANPPU.ID, PENAJAM- Sebagian besar Lurah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat ultimatum tegas dari Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun.

Hal itu ditegaskan Makmur  Marbun  setelah adanya laporan masyarakat kepada pemerintah daerah, mengenai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di tingkatan tersebut.

Read More

“Bagaimana PPU mau maju jika pelayanan di kantor lurah baru dimulai pada pukul 09.00 Wita,” tegasnya kepada HARIAN PPU ,Rabu (17/01/2024).

Kata dia, jika kualitas Sumber Daya manusia (SDM) terutama kedisiplinan ASN di PPU tidak segera dibenahi kemungkinan besar Kabupaten PPU bakal tertinggal dari pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN).

“Lurahnya saja banyak yang turun kerja diatas 09.00 Wita.Bagaimana mau melayani masyarakat jika lurahnya saja kerjanya masih molor kita pasti akan tertinggal dari IKN. Pasti kita akan berikan sanksi di copot jika mereka tidak disiplin,” lanjutnya.

Padahal, sesuai dengan aturan, sebelum pukul 7.30 Wita, Lurah maupun stafnya harus sudah berada di kantor.

Selama ini, lanjut orang nomor satu di Kabupaten PPU  banyak Short Message Service (SMS) mapun  Whatsapp ( WA) yang masuk ke ponsel miliknya kalau di Kelurahan sering buka diatas jam 9.00 wita.

Baca Juga :  Pimpin Apel, Tohar Apresiasi Kinerja Satpol PP Kabupaten PPU

Ia juga mengakui bahwa pihaknya melakukan sidak di setiap kantor Kelurahan yang ada di PPU, dan ditemui masih ada Lurah maupun Staf yang datang terlambat.

Selain itu dikatakan Makmur Marbun untuk mangatasi hal tersebut,  Pemerintah Kabupaten PPU juga bakal  memberlakukan sistem absensi fingerprint bagi ASN danTHL setiap kelurahan.

“Saya meminta semua kelurahan dalam waktu dekat ini harus diberlakukan sistem absensi fingerprint,” bebernya.

Karena saat tim melakukan sidak di semua kelurahan ternyata menurut data yang ia terima dari total seluruh jumlah pegawai kelurahan se Kabupaten itu ada 318 dan yang tepat waktu hanya 146 orang saja.

“Tidak hanya di kelurahan, di kecamatan juga bahkan di semua SKPD juga harus disiplin dalam bekerja jika ingin melihat PPU itu maju dan tidak tertinggal dari IKN,” ucapnya.

Melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten PPU Ahmad Usman ia juga meminta kepada Kepala BKSDM PPU untuk segera di adakan fingerprint di setiap kelurahan se-Kabupaten PPU dan juga di setiap kelurahan harus disediakan jaringan internet.

Tim Liputan Harian PPU

Related posts