HARIANPPU.ID, Kutai Timur – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) periode 2025–2029 belum lama ini dinilai sebagai cerminan perlunya penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan masyarakat dalam menyusun arah pembangunan yang strategis dan berdaya guna.
Penilaian tersebut disampaikan Apansyah, Anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formalitas tahunan, melainkan momentum penting untuk menyatukan arah dan langkah pembangunan secara kolaboratif.
“Musrenbang RPJMD seharusnya menjadi panggung konkret untuk menyatukan program antar-instansi dan antarlevel pemerintahan. Ini bukan cuma soal menyusun rencana di atas kertas, tapi juga merancang masa depan daerah secara realistis dan menyeluruh,” kata Apansyah.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat menentukan dalam penyusunan dokumen perencanaan agar tidak hanya responsif terhadap persoalan di lapangan, tetapi juga sesuai dengan kapasitas fiskal dan potensi daerah. Apansyah mengingatkan bahwa tanpa pendekatan yang realistis, rencana pembangunan berisiko menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
“Jika rencana pembangunan tidak menyentuh persoalan riil dan melebihi kapasitas anggaran, maka hasilnya hanya akan menjadi tumpukan dokumen. Kita ingin program yang benar-benar bisa diwujudkan dan memberi manfaat langsung,” tegas Apansyah.
Lebih lanjut, Apansyah yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan menekankan pentingnya menjembatani aspirasi masyarakat dengan prioritas kebijakan dan kemampuan pelaksanaan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif tidak hanya dalam menyusun rencana, tetapi juga mengawal proses pelaksanaannya di lapangan.
“Jangan sampai Musrenbang berhenti pada seremonial. Harus ada tindak lanjut yang nyata, terutama dalam sektor infrastruktur dasar, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” tutur Apansyah.
Ia juga mendorong agar setiap keputusan yang dihasilkan dalam Musrenbang diikuti dengan pengawasan berkelanjutan agar kebijakan yang dirumuskan tidak melenceng dari tujuan utama: kesejahteraan rakyat.
“Konsistensi dalam pelaksanaan jauh lebih penting dari sekadar janji di atas kertas. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Apansyah. (H/Adv)
