HARIANPPU.ID, JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyatakan komitmennya untuk ambil bagian dalam program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Kementerian Sosial RI.
Hal ini disampaikan langsung Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, saat menghadiri audiensi bersama jajaran Kemensos RI di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyukseskan agenda nasional di bidang pendidikan inklusif dan berbasis sosial. Waris hadir bersama Kepala Dinas Sosial PPU, H. Saidin, yang menjadi narahubung utama daerah dengan Kemensos.
“Kami berharap rencana pendirian Sekolah Rakyat di Penajam Paser Utara dapat masuk dalam skema prioritas nasional. Kami telah mengusulkan lahan seluas sekitar 6,75 hektar yang berada di wilayah tahap 2B. Lahan itu sudah disurvei oleh tim dari Kementerian PUPR pada 13 Mei lalu,” ujar Waris.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat yang bertujuan menyediakan akses pendidikan gratis dan bermutu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sasaran utama program ini ialah anak-anak dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul , menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 53 lokasi di berbagai wilayah Indonesia yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Pemerintah pusat menargetkan perluasan cakupan program ini seiring dengan kesiapan infrastruktur serta dukungan dari pemerintah daerah.
“PPU menjadi salah satu daerah yang menunjukkan kesiapan awal secara konkret, baik dari sisi lahan maupun komitmen kelembagaan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan terpisah.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan struktural di daerah-daerah yang tengah berkembang, khususnya di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). (ADVERTORIAL)
