HARIANPPU.ID, PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi mengakselerasi transformasi tata kelola keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan penyerahan 41 Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh Bupati Mudyat Noor kepada perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam acara High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Senin, 4 Agustus 2025.
“Penggunaan KKPD merupakan langkah strategis yang diamanatkan regulasi lintas kementerian dan Bank Indonesia. Ini menjadi tonggak penting dalam upaya kita membangun sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Mudyat.
KKPD adalah instrumen pembayaran elektronik yang diinisiasi pemerintah pusat untuk menekan penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan transaksi, serta memperkecil potensi fraud. Instrumen ini juga terintegrasi dengan sistem katalog elektronik dan toko daring, guna mendorong belanja produk lokal dan pelaku UMK.
Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, pada 2024 lalu KKPD baru diimplementasikan secara terbatas di lima unit kerja, termasuk RSUD. Tahun ini, cakupannya diperluas ke 35 SKPD dan sejumlah unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah.
“Mulai Selasa hingga Rabu, akan dilakukan sosialisasi teknis agar pengguna memahami tata cara pemanfaatannya secara optimal,” ujar Muhajir.
Digitalisasi pembelanjaan daerah juga bakal diperkuat melalui integrasi dengan aplikasi kendaraan operasional pemerintah, serta kolaborasi dengan layanan digital seperti Gojek dan Tokopedia.
Bupati Mudyat turut mengapresiasi sinergi Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara dalam mendukung penyediaan layanan KKPD. Ia menegaskan, seluruh pengguna anggaran dituntut profesional dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas ini.
“Ini bukan sekadar alat bayar, tetapi wujud reformasi birokrasi keuangan daerah kita,” tegasnya.
Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekda Tohar, para asisten daerah, dan pimpinan SKPD. (ADVERTORIAL)
