HARIANPPU.ID, Samarinda – Upaya pemerintah pusat dalam menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji mendapat dukungan dari Damayanti, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim. Ia menyambut baik inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penurunan biaya haji, sebagai bentuk kepedulian terhadap umat Islam yang ingin menunaikan rukun Islam kelima.
“Tentu kami, sebagai wakil rakyat, menyambut baik keinginan Presiden untuk menurunkan biaya haji. Ini langkah nyata meringankan beban masyarakat,” ucapmya.
Salah satu gagasan strategis yang didukung Damayanti adalah pembangunan perkampungan haji di Mekkah, yang dinilai dapat mengurangi beban biaya akomodasi komponen terbesar dalam struktur biaya haji saat ini.
Namun di balik dukungan tersebut, Damayanti juga menyoroti persoalan yang terus berulang dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari mahalnya biaya, lamanya antrean keberangkatan, hingga kualitas layanan yang kerap dikeluhkan jemaah.
“Sudah terlalu sering kita mendengar keluhan dari masyarakat. Biaya besar yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan fasilitas yang didapat. Sementara, waktu tunggu bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun. Ini catatan serius yang butuh solusi struktural,” terangnya.
Berdasarkan data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025, total biaya yang ditetapkan mencapai Rp89,41 juta, dengan Rp55,43 juta dibebankan langsung kepada jemaah melalui skema Bipih. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia.
“Malaysia memberi subsidi cukup besar untuk kelompok B40 dan M40. Mereka hanya membayar sekitar Rp36 juta dan Rp53 juta. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam efisiensi dan subsidi,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Menurutnya, pembentukan Badan Pengelola Haji (BP Haji) harus diikuti dengan reformasi menyeluruh yang mampu menjawab berbagai persoalan teknis dan manajerial yang selama ini menjadi keluhan jemaah.
“Kita ingin ibadah haji menjadi pengalaman spiritual yang tenang dan berkesan, bukan malah menimbulkan kekecewaan karena pelayanan yang buruk. Perlu sistem yang adil, terbuka, dan mengedepankan kenyamanan jemaah,” tandasnya. (H/Adv)
