HARIANPPU.ID, Samarinda – Isu potensi konflik kepentingan mencuat seiring terpilihnya Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur, yang diketahui merupakan saudara kandung dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Menanggapi hal tersebut, dirinya memastikan bahwa DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan independen.
Hamas sapaan akrabnya menegaskan bahwa kedekatan keluarga tidak akan mempengaruhi kinerja lembaga legislatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa DPRD akan tetap berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), terutama dalam pengawasan dan penganggaran.
“Biasalah saja, DPR sebagai pengawas. Kan tupoksi kami itu pendelegasian pengawasan dan penganggaran, ya itu kami laksanakan,” ujarnya saat ditemui wartawan, belum lama ini.
Ia menekankan bahwa dalam pelaksanaan tugas, DPRD Kaltim menganut sistem kolektif kolegial, di mana semua keputusan diambil melalui musyawarah bersama seluruh anggota DPRD. Menurutnya, hal ini menjadi jaminan bahwa tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak atau demi kepentingan pribadi.
“Di DPR itu sistemnya kolektif kolegial. Bukan berarti semua harus mengikuti pimpinan. Kalau satu anggota dari lima puluh lima tidak setuju, berarti tidak bisa dijalankan,” jelas Hamas.
“Makanya kami disebut pimpinan, bukan kepala atau ketua yang otoriter,” tambahnya.
Hamas juga berharap agar DPRD Kaltim ke depan terus membangun kemitraan strategis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan Kalimantan Timur.
“Kami ingin terus bersinergi dan bermitra dengan semua pihak demi kemajuan daerah,” tutupnya. (H/Adv)
