HARIANPPU.ID, Samarinda – Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyoroti kondisi jalan poros di kawasan hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang kerap rusak akibat genangan air dan pasang sungai. Salah satu titik kritis berada di jalur dari Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, yang menjadi akses utama menuju desa-desa lain hingga ke perbatasan Kutai Barat.
Firnadi menyebut bahwa kerusakan infrastruktur di kawasan tersebut bukan sekadar akibat cuaca ekstrem atau keterbatasan anggaran, melainkan karena pendekatan teknis pembangunan yang tidak disesuaikan dengan karakter geografis setempat.
“Wilayah hulu Kukar itu kawasan rawa dan tepi sungai, bukan dataran biasa. Kalau pembangunan jalan tetap memakai metode konvensional seperti timbunan tanah, hasilnya ya akan terus rusak tiap musim hujan atau pasang,” jelasnya.
Ia mendorong penggunaan metode konstruksi pile slab, yakni sistem jalan dengan tiang pancang sebagai fondasi, yang dinilai lebih cocok untuk daerah berlahan labil dan rawan banjir. Menurutnya, meski metode ini memerlukan anggaran besar di awal, namun jauh lebih efisien dalam jangka panjang karena meminimalkan biaya perbaikan rutin.
“Ini bukan soal hemat sekarang, tapi soal efisiensi dan ketahanan jangka panjang. Kalau tiap tahun rusak dan diperbaiki lagi, itu justru boros dan menyia-nyiakan anggaran,” tambahnya.
Firnadi juga menilai persoalan ini sebagai bagian dari ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ia menegaskan bahwa kawasan pedalaman tidak boleh terus-menerus berada di posisi terpinggirkan dalam prioritas pembangunan, terutama jika wilayah tersebut menjadi jalur utama konektivitas dan mobilitas warga.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah. Menurutnya, masalah pembangunan infrastruktur di wilayah seperti hulu Kukar tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah kabupaten.
“Skalanya besar. Kukar tidak bisa mengatasi ini sendiri. Perlu dukungan kuat dari Pemprov Kaltim dan juga pemerintah pusat. Dari sisi pendanaan, perencanaan, sampai pelaksanaan teknisnya,” tegasnya.
Ia pun mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, dinas teknis, dan lembaga perencanaan, untuk menyusun peta jalan pembangunan wilayah pedalaman yang berbasis karakter alam, bukan semata anggaran tahunan.
“Kalau kita tetap pakai pendekatan yang seragam untuk semua wilayah, maka pembangunan tidak akan pernah tepat sasaran. Kita butuh kebijakan yang berbasis kondisi nyata di lapangan,” pungkasnya. (H/Adv)
