HARIANPPU.ID, Samarinda – Ketimpangan kesiapan antar daerah di Kalimantan Timur dalam mengadopsi program Sekolah Rakyat kembali mencuat. Hanya Kota Samarinda yang dinyatakan siap menjalankan program nasional ini, sementara sembilan daerah lainnya masih tertinggal dalam persiapan.
Kondisi ini menuai kritik dari DPRD Kaltim yang menilai lemahnya peran Pemerintah Provinsi dalam memastikan pemerataan akses pendidikan alternatif.
Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menyebut hal ini sebagai kegagalan koordinasi yang tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, ketika hanya satu daerah yang menunjukkan progres, ada persoalan serius dalam pendampingan dan fasilitasi oleh instansi terkait di tingkat provinsi.
“Ini bukan hanya soal kesiapan teknis. Ketika hanya satu kota yang bergerak, kita harus bertanya: ke mana peran provinsi? Ini program nasional, tapi terasa seperti urusan lokal,” ujarnya.
Darlis menilai, Sekolah Rakyat merupakan solusi nyata untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil yang sulit mengakses pendidikan formal. Oleh karena itu, peran aktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim sangat dibutuhkan, bukan sekadar menjadi penonton atau fasilitator pasif.
“Disdikbud harus jemput bola. Jangan hanya tunggu laporan dari daerah. Harus ada pelatihan, sosialisasi, sampai penyusunan roadmap bersama untuk memastikan semua kabupaten/kota bisa ikut serta,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kecenderungan klasik dalam implementasi kebijakan pusat di daerah di mana semangat program nasional sering tak diimbangi dengan kesiapan teknis, SDM, dan dukungan anggaran dari daerah.
“Jangan sampai program ini hanya jalan di kota, tapi mati sebelum tumbuh di desa dan perbatasan,” lanjut Darlis.
Sebagai solusi, ia mendorong Pemprov Kaltim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan daerah-daerah lain, serta menyusun strategi intervensi yang lebih konkret.
Darlis mengingatkan, jika pemerataan pendidikan adalah prioritas, maka skema seperti Sekolah Rakyat tak boleh hanya menjadi simbol, tapi harus terasa dampaknya di seluruh wilayah Kaltim.
“Pemprov harus bergerak cepat. Ini soal keadilan bagi warga di pelosok yang selama ini hanya jadi penonton dari kebijakan pembangunan pendidikan,” tutupnya. (H/Adv)
