HARIANPPU.ID, Samarinda – Pengenaan pajak terhadap warung-warung kecil yang beroperasi di lingkungan sekolah di Kota Samarinda menuai kritik. Kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro yang berperan dalam mendukung aktivitas pendidikan.
Agus Suwandi, anggota DPRD Kaltim pun angkat bicara dan meminta agar kebijakan tersebut dievaluasi.
“Warung-warung ini adalah usaha kecil yang menyediakan kebutuhan harian siswa dan guru. Kalau dibebani pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tentu akan sangat terasa bagi mereka,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim.
Dirinya menilai, penerapan pajak pada usaha mikro di lingkungan sekolah berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha dan secara tidak langsung dapat memengaruhi kegiatan belajar-mengajar. Dirinya pun mempertanyakan relevansi kebijakan tersebut dengan konteks sosial dan pendidikan.
“Kita harus melihat ini dengan kacamata keadilan. Apakah pantas usaha kecil yang mendukung pendidikan justru dibebani pajak yang besar?” imbuhnya.
Politisi dari daerah pemilihan Samarinda itu juga berencana meminta klarifikasi dari Wali Kota Samarinda dan dinas terkait. Dirinya menegaskan pentingnya transparansi dan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil, terutama yang berkontribusi langsung terhadap dunia pendidikan.
“Harus ada peninjauan ulang. Jangan sampai kebijakan ini malah mematikan usaha kecil yang menjadi penopang aktivitas sekolah,” tandasnya. (H/Adv)