HARIANPPU.ID, Samarinda – Langkah Gubernur Kaltim membuka layanan kesehatan gratis lintas daerah menuai dukungan, namun DPRD menilai program ini belum cukup matang untuk diterapkan luas. Legislator menuntut evaluasi teknis dan penguatan sistem sebelum masyarakat dibebani risiko administratif.
Sarkowi V Zahry, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan inisiatif positif yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada kesiapan sistem administrasi dan sinkronisasi data, terutama dengan BPJS Kesehatan.
“Gagasan ini jelas berpihak pada rakyat, apalagi bagi mahasiswa dan warga Kaltim di luar provinsi. Tapi kita tidak boleh lupa, program ini butuh fondasi sistem yang kuat agar tidak menimbulkan masalah baru di lapangan,” kata Sarkowi, Senin (23/6).
Ia menjelaskan, pemutakhiran data peserta BPJS menjadi faktor krusial. Tanpa data yang akurat dan sistem yang terintegrasi, warga berpotensi mengalami kesulitan saat mengakses layanan di luar daerah. DPRD sendiri, lanjutnya, telah menerima banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS di dalam wilayah Kaltim.
“Pelayanan BPJS di dalam daerah saja masih banyak dikeluhkan. Apalagi jika cakupannya diperluas ke luar provinsi, tentu risikonya jauh lebih kompleks jika tak disiapkan secara serius,” tegasnya.
Sarkowi juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD). Menurutnya, sinkronisasi antar-OPD akan menentukan keberhasilan integrasi data dan distribusi anggaran.
Ia pun memahami bahwa kebijakan ini diambil di tengah keterbatasan fiskal. Dengan RPJMD yang masih mengacu pada pemerintahan sebelumnya, ruang fiskal untuk kebijakan baru sangat terbatas. Oleh sebab itu, ia menilai program ini perlu diterapkan secara bertahap dan realistis.
“Gubernur memang baru bisa menyusun programnya secara penuh mulai 2026. Jadi untuk saat ini, kebijakan seperti ini harus disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sarkowi berharap program ini tidak hanya menjadi narasi populis, melainkan betul-betul diwujudkan dalam bentuk layanan nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut kualitas pelayanan akan menjadi tolok ukur utama keberhasilan kebijakan ini.
“Kuncinya tetap di pelayanan. Kalau sistem dan pelayanan berjalan baik, ini bisa jadi warisan positif bagi pemerintahan saat ini,” pungkasnya. (H/Adv)
