HARIANPPU.ID, Samarinda – Ketika dunia mulai beralih dari energi fosil menuju sumber daya terbarukan, Kalimantan Timur menghadapi dilema besar, bertahan dengan kekayaan tambangnya atau mulai membangun fondasi ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Di tengah persimpangan itu, dorongan untuk segera melakukan transformasi ekonomi lokal semakin menguat.
Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menilai sudah saatnya Kaltim menyiapkan strategi keluar dari ketergantungan pada sektor migas dan tambang. Menurutnya, tren energi hijau yang terus berkembang akan membawa dampak signifikan bagi daerah-daerah yang selama ini bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor ekstraktif. Dunia sedang berubah, dan kalau kita tidak mengubah arah ekonomi, Kaltim akan tertinggal,” kata Firnadi.
Ia menyebutkan bahwa sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan merupakan kekuatan tersembunyi yang belum tergarap maksimal. Potensi tersebut dinilai tidak hanya mampu memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal, tetapi juga bisa menjadi alternatif pengganti dominasi sektor tambang di masa depan.
“Komoditas lokal seperti kelapa, ikan air tawar, sapi, dan sawit sebenarnya punya prospek besar. Sayangnya, sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah,” jelasnya.
Masalah utama, menurut Firnadi, terletak pada minimnya hilirisasi industri. Tanpa adanya dukungan pengolahan dan distribusi yang terintegrasi, produk lokal sulit bersaing di pasar regional maupun nasional.
Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi baru tidak harus dimulai dengan proyek raksasa. Justru, inisiatif skala kecil dan menengah berbasis potensi lokal bisa menjadi langkah awal yang strategis.
“Transformasi ekonomi itu bisa dimulai dari pengolahan santan kemasan dari kelapa rakyat, produk ikan beku dari hasil budidaya lokal, atau limbah sawit yang diubah jadi bahan bakar alternatif. Yang penting, masyarakat terlibat dan ada nilai tambah di situ,” tegasnya.
Lebih lanjut, Firnadi menyoroti pentingnya dukungan pemerintah untuk memperkuat pelaku UMKM dengan teknologi, pelatihan serta akses pasar. Ia mengingatkan agar arah pembangunan ekonomi tidak hanya difokuskan pada investor besar yang kerap meninggalkan masyarakat di belakang.
“Pemerintah harus membangun ekosistem usaha lokal yang kuat. Mulai dari infrastruktur, pelatihan keterampilan, sampai kebijakan insentif. Jangan sampai UMKM hanya jadi pelengkap,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD Kaltim menyatakan siap memberikan dukungan dari sisi regulasi maupun alokasi anggaran untuk program-program yang mendorong diversifikasi ekonomi. Firnadi berharap, pemerintah daerah segera menyusun roadmap pembangunan ekonomi baru yang terukur, berbasis data dan selaras dengan tantangan global.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal masa depan. Kalau kita masih bergantung pada apa yang digali dari tanah, maka kita tidak sedang membangun, kita hanya menunggu waktu,” pungkasnya. (H/Adv)
