HARIANPPU.ID, PENAJAM- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), bersama elemen masyarakat yang berhimpun dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Penajam (Geram), menggelar aksi damai di Mapolres Penajam Paser Utara (PPU) dan Kantor DPRD PPU, Selasa (02/09/2025).
Aksi dimulai di depan gerbang Mapolres PPU. Kapolres PPU AKBP Anderas Alek Dandantara bersama sejumlah perwira dan personel menyambut kedatangan massa. Ban bekas dibakar, orasi lantang bergema, dan spanduk tuntutan dibentangkan.
“Kami datang untuk menyuarakan keadilan sosial, pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak dasar masyarakat,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Usai menyampaikan aspirasi di Mapolres, massa bergerak menuju gedung DPRD PPU. Ketua DPRD Raup Muin, didampingi wakil ketua dan sejumlah anggota dewan, menyambut langsung para pengunjuk rasa di halaman kantor dewan.
Setelah menyerukan aspirasi, massa dan sejumlah elemen masyarakat duduk bersama di depan kantor DPRD untuk menggelar audiensi terbuka.
Negel, perwakilan GMNI, menegaskan bahwa masih banyak permasalahan di daerah yang tak kunjung terselesaikan.
“Kita menuntut kepada kalian, perwakilan rakyat. Masalah daerah banyak yang belum terselesaikan. Sekolah kekurangan guru, gaji guru sangat sedikit dibanding gaji dan tunjangan DPR,” ujarnya.
Adam Hikmawal, perwakilan PMII, menyampaikan hal senada. Ia menilai pemerintah selama ini hanya memberi harapan kosong.
“Kami tidak bisa berlarut-larut dalam janji-janji palsu. Kami semua korban janji,” ucapnya.
Dalam aksi ini, massa membawa dua kelompok tuntutan. Untuk isu daerah, mereka mendesak agar gaji guru di PPU disesuaikan dengan standar layak, fasilitas pendidikan diperbaiki dan dilengkapi, penggunaan APBD dibuka secara transparan, UPTD Balai Latihan Kerja segera dibangun, serta perusahaan nakal yang membayar di bawah UMK, mengabaikan upah lembur, dan tidak memberikan BPJS ditindak tegas.
Sementara pada isu nasional, mereka menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor, penghapusan tunjangan mewah DPR, pencabutan undang-undang yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, pemecatan anggota DPR yang menghina rakyat, reformasi kinerja kepolisian, pencopotan Kapolri yang gagal melindungi masyarakat, serta penghukuman maksimal bagi pembunuh Affan Kurniawan.
Kapolres AKBP Anderas Alek Dandantara menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi sesuai prosedur hukum dan konstitusi.
“Sejumlah tuntutan akan kami perjuangkan melalui jalur yang diatur undang-undang. Polisi hadir untuk mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD Raup Muin juga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat.
“Kami akan membawa aspirasi ini ke pembahasan resmi di DPRD dan memperjuangkannya demi kepentingan masyarakat PPU,” ujarnya.
Aksi damai ini ditutup dengan bakar lilin dan doa bersama, sebagai simbol harapan dan solidaritas untuk perjuangan rakyat PPU serta penegakan keadilan di tanah air.
Tim Liputan Harian PPU
