HARIANPPU.ID, Samarinda – Keluhan masyarakat Samarinda terkait akses air bersih masih terus bermunculan. Hal ini menjadi perhatian serius Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, yang menyebut persoalan tersebut belum juga terselesaikan meski sudah bertahun-tahun menjadi sorotan publik.
Afif mengaku keluhan air bersih selalu menjadi suara dominan dari warga. Isu ini, menurutnya, bukan hal baru dan sudah ia perjuangkan sejak masih duduk di DPRD Samarinda.
“Setiap kali saya turun ke masyarakat, keluhan soal air bersih hampir selalu muncul. Ini menjadi perhatian saya sejak masih di DPRD Samarinda hingga sekarang di tingkat provinsi,” ungkap Afif saat ditemui.
Meski demikian, Afif mengakui bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda telah menunjukkan perbaikan kinerja dari waktu ke waktu. Ia mengimbau masyarakat untuk memberikan ruang dan waktu kepada PDAM dalam memperbaiki serta merestorasi layanan mereka.
“Mungkin perlu waktu. Kita beri kesempatan kepada PDAM agar restorasinya berjalan maksimal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Afif menyinggung pernyataan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang mengungkapkan bahwa cakupan layanan air bersih saat ini telah mencapai 78 persen. Namun, untuk menjangkau sisa wilayah sebesar 22 persen, dibutuhkan dana besar yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
“Ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi kami dari daerah pemilihan Samarinda, untuk ikut memikirkan bagaimana mewujudkan akses air bersih secara menyeluruh. Karena ini menyangkut kebutuhan dasar warga,” jelasnya.
Afif juga memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Wali Kota dalam memperbaiki tata kelola PDAM, khususnya melalui kebijakan moratorium rekrutmen pegawai baru. Ia menyebut selama ini banyak posisi diisi oleh pegawai titipan yang tidak profesional.
“Moratorium ini sinyal positif. Artinya, Pemkot mulai sadar bahwa PDAM perlu diisi orang-orang profesional, bukan sekadar orang dalam. Ini langkah reformasi yang harus kita dukung bersama,” tutupnya. (H/Adv)
